Selasa, 25 Juni 2013

KETAHANAN NASIONAL #softskill



KETAHANAN NASIONAL


DEFINISI KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan negar serta perjuangan mencapai tujuan nasional

Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.
Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam aspek hidup dan kehidupan nasional


Sifat Ketahanan Nasional Indonesia :
1. Mandiri
Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa.
2. Dinamis
Ketahanan nasional tidaklah tetap melainkan dapat meningkat dan atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya.
3. Wibawa
Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia.
4. Konsultasi dan kerjasama
Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.


CONTOH KASUS KETAHANAN NASIONAL

GLOBALISASI DAN TANTANGANNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
Program yang dilakukan oleh IMF merupakan contoh kasus yang jelas. IMF dan World Bank datang mengatasnamakan dokter penyelamat keuangan Indonesia dengan cara memberi resep untuk menyembuhkan pasiennya yang sedang kritis ini. Calon penerima bantuan IMF harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu perluasan kredit, memotong belanja publik, dan pengurangan program subsidi untuk kesejahteraan umum. Hal yang demikian itu berarti mengaitkan bantuan ekonomi dengan politik dalam negeri yaitu prinsip demokrasi. Hal ini tentu sangat mengancam sistem ketahanan nasional kita karena mau tidak mau Indonesia harus mengubah kebijakan-kebijakan dalam bidang politik maupun ekonomi kita. Investasi asing yang dulu dipandang sebagai kekuatan ekoomi harus ditinjau ulang. Bahkan ada persaingan untuk menitikberatkan modal asing oleh negara-negara berkembang.

Apa akibatnya jika Indonesia tidak menyetujui tuntutan-tuntutan yang telah diberikan IMF dan kasus-kasus lainnya? Tuntutan demikian itu berarti mengaitkan bantuan ekonomi dengan hak asasi manusia. Pilihan apakah yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam keadaan sedang mengalami krisis? Apabila Indonesia tidak peduli kepada realita ekonorni internasional, misalnya proteksionisme maka Indonesia akan makin terpuruk. Di samping itu, adanya saling ketergantungan ekonomi internasional mengakibatkan Indonesia memperoleh tindakan balasan dari negara-negara lain terutama negara yang merasa dirugikan oleh adanya ketergantungan dan pihak Indonesia semacam itu.

Seperti kita ketahui, Indonesia telah menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga dan negara-negara lainnya, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral (AFTA, NAFTA, dan APEC). Jalinan hubungan tersebut sudah mulai tumbuh dan berpengaruh bagi perkembangan ekonomi masing-masing negara. Apabila hal itu dihentikan oleh Indonesia karena Indonesia tidak mau mengikuti tuntutan IMF, IMF, akan timbul kekacauan ekonomi pada beberapa negara.
Lalu, bagaimana dengan privatisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akhir-akhir ini? Kebijakan pemerintah yang satu ini semakin meminimalisasi peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Privatisasi BUMN di satu pihak memang membuat perusahaan negara menjadi lebih efisien ketika sudah ditangani oleh swasta, tetapi privatisasi BUMN dalam kerangka globalisasi ekonomi cenderung menjurus pada bentuk kolonialisme baru yang dapat menghancurkan ketahanan nasional kita.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar